Jabatan Sri Sultan Masih Menggantung

Wujud Konsistensi Masyarakat Jogjakarta Untuk Penetapan (Gambar Diambil di depan Gedung Agung Jogjakarta, Rabu (25/5))

OLEH: FRANSISCUS ASISI ADITYA YUDA (080903491)

             Polemik jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang langsung dipegang oleh Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam, hingga kini masih belum menunjukkan titik temu yang jelas. Malah baru-baru ini muncul keputusan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri untuk memperpanjang  jabatan pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur hingga tahun 2013. Belum lagi di tambah masalah Sultan Ground yang disertifikasikan atas nama negara tanpa sepengetahuan pihak Keraton Jogjakarta. Sungguh Ironis, Kota Jogjakarta yang selalu berkontribusi positif demi kemajuan bangsa ini bagaikan menelan pil pahit atas kejadian ini.

            “Sebenarnya justru semakin menunjukkan manajemen pemerintahan yang buruk”, ujar Widhihasto Wasana Putra, Pemimpin Gerakan Rakyat Mataram.

            Menurut Widhihasto hal tersebut dikarenakan tidak ada koordinasi yang jelas antara kepala dengan tubuh, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri sudah menyatakan perpanjangan tetapi di lain pihak ada yang mengatakan masih wacana.

            Kembali merunut sejarah, sebenarnya hak keistimewaan kota Jogakarta sudah di miliki sejak zaman sebelum kemerdekaan. Status Kerajaan sudah, Jogjakarta miliki sejak zaman penjajahan, mulai dari VOC , Republik Belanda-Perancis, Kerajaan Inggris, Hindia Belanda dan terakhir zaman penjajahan Tentara Jepang. Pada zaman penjajahan Belanda status kerajaan yang dimiliki oleh Jogjakarta disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan disebut dengan Koti/Kooti pada zaman penjajahan Jepang. Status kerajaan tersebut membawa konsekuensi hukum dan politik berupa sebuah kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah atau negaranya sendiri, namun tetap di bawah pengawasan pemerintah penjajahnya. Berkat Status kerajaan itu  pula oleh Soekarno, kemudian diakui dan di beri payung hukum sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai negara.

            Fakta sejarah lain juga menunjukkan hal serupa, sesuai dengan Maklumat 5 September 1945, salah satu poin penting bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan berhak dan bertanggung jawab mengelola pemerintahannya sendiri dan berhubungan langsung dengan pemerintah pusat. Berawal dari hal itulah pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta adalah Sri Sultan.

            Ditemui dikantornya (25/5), Widhihasto mengatakan bahwa dari aspsek manapun, sejarah, yuridis dan filosofi adalah mengarah kepada penetapan, hal itu didukung pula oleh piagam penetapan kedudukan yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Soekarno dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1.

            Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 b ayat 1 itu berbunyi Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

            Kita juga tahu, bahwa polemik yang terjadi hingga saat ini juga terkait pernyataan Sri Sultan tentang rencana pengundurun dirinya untuk tidak menjabat sebagai Gubernur lagi. Berkaitan dengan hal tersebut, Widhi menyatakan bahwa pernyataan Sri Sultan tersebut mengandung arti bahwa beliau tidak mau dicalonkan kembali, tetapi langsung saja di tetapkan, itu hanya permasalahan pemilihan diksi dan kata. Widhi juga menambahkan bahwa dirinya juga tidak mau berspekulasi, apakah beliau mau atau tidak. Tapi yang jelas, rakyat Jogjakarta menginginkan penetapan.

            Sebuah polling opini publik yang dilakukan sebelum artikel ini di turunkan dengan mengambil sampel masyarakat Jogjakarta, bahwa 94,67 persen responden menyatakan setuju penetapan Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa adanya proses pemilihan.

            Hingga kini draf Rancangan Undang-undang Keistimewaan masih berada di tangan Komisi II untuk diproses. Namun yang jelas, setelah mencermati daftar isian masalah, sembilan fraksi yang setuju dengan penetapan, pembahasannya bukan lagi soal pemilihan atau penetapan. Tetapi konsep Gubernur utama dan mekanisme pencalonan itu dihapuskan. “mereka mengingkan pasal itu di hapus, namun sebenarnya sama saja, mereka ingin kembali ke penetapan”, ujar Widhi.

            Widhi menambahkan, hal ini merupakan sinyal yang bagus, namun kembali lagi kepada pemerintah. Tetapi pihaknya akan terus mengawal sidang Komisi II. Hal serupa juga akan di lakukan oleh seluruh masyarakat Jogjakarta, dengan semangat Ijab Qbul sesuai dengan amanah HB IX, mereka akan terus memperjuangkan hak keistimewaan untuk Kota Jogjakarta, karena pada dasarnya pegangan hukumnya sangat jelas, Piagam Penetapan Kedudukan dan Amanah Ijab Qbul HB IX.(adt)

One thought on “Jabatan Sri Sultan Masih Menggantung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s