Pekerja Anak Masih Isu yang Kompleks

Pekerja  Anak masih menjadi masalah di Indonesia. Inilah yang membuat pemerintah mencanangkan program Penghapusan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

Program PPA-PKH ini memang diwajibkan pemerintah Indonesia untuk mengurangi pekerja anak di bawah umur 15 tahun. Di kota Jogja sendiri, pemerintah kota Jogja dalam situs resminya mengatakan, pada bulan Juli 2015 sendiri,  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta hanya berhasil mengurangi 79 pekerja anak di Kota Yogyakarta.

Grafik pekerja anak yang ditarik Kemenaker dari tahun 2008-2015Grafik di atas menunjukkan jumlah anak yang ditarik Kementerian Ketenagakerjaan sejak tahun 2008-2015 Dengan rincian:

Tahun Jumlah Anak
2008 4.853
2009 0
2010 3000
2011 3060
2012 10.750
2013 11.000
2014 15.000
2015 16.000

(Data diambil dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan)

Jumlah pekerja anak di Indonesia menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik pun juga dianggap mengalami penurunan.

Data BPS tentang jumlah pekerja anak di Indonesia hingga 2014

Sumber : http://www.ilo.org

Walaupun mengalami penurunan, isu pekerja anak ini tentu masih menjadi masalah di Indonesia. Bahkan di dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 pasal 68 melarang adanya pengusaha yang mempekerjakan anak, dalam hal ini, pekerjaan yang sifatnya berat dan merugikan untuk si anak itu sendiri.

20160615_101957

Menurut, Stefanus Nindito, dosen sosiologi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, isu pekerja anak ini merupakan suatu hal yang kompleks.  Menurutnya, isu ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain, terutama negara dunia ketiga.

Salah satu kasus pekerja anak di Indonesia yang menurutnya mendapat sorotan adalah kuli anak di jermal di Sumatera Utara. Dimana anak-anak menjadi kuli bongkar muat di pelelangan ikan. Persoalan semacam ini menurutnya adalah persoalan hak perlindungan anak.

“Kalau ditanya ke mereka, seolah-olah keinginan mereka sendiri. Tapi kita harus lihat motif appa yang mendorong mereka untuk bekerja.” Kata Nindito pada Rabu (15/6).

Menurutnya, permasalahan ini memiliki variasi yang cukup kompleks. Namun,tetap ada benang merah yang menjadi kecenderungan mengapa anak menjadi pekerja dalam kasus semacam ini.

Program PPA-PKH sendiri menurut Nindito seharusnya tidak hanya operasi saja. “Persoalan sosial dan kultur harus perlu dianalisis sebelum mengambil kebijakan publik.” Kata Nindito. Menurutnya, solusi terbaik dari pemerintah adalah dengan membuat integrasi antar sektro untuk menangani persoalan anak tidak hanya dari satu sisi. Selain itu, apabila kesejahteraan masyarakat baik, maka isu seperti ini mungkin bisa berkurang. (Dio Prasasti/130904920)

Untuk streaming dan wawancara bisa cek di sini:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s